Tujuan Otonomi Daerah

Posted on

Tujuan Otonomi Daerah – Biasanya didalam sebuah Berita, terdapat mengenai tentang Hak dan Wewenang  yang diberikan oleh Pemerintah, kepada Daerah-daerah yang menjadi bagian kekuasaannya. Hal tersebut lah yang biasa disebut dengan Otonomi Daerah.

Tujuan Otonomi Daerah

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang Otonomi Daerah beserta dengan Struktur-struktur yang terkait didalam kebijakan-kebijakannya.

Pengertian

Secara bahasa (Etimologi) Otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu Autos yang artinya Sendiri, sedangkan Namos yang artinya Aturan atau Undang-undang.

Sehingga dapat kita artikan secara harfiah, bahwa Otonomi Daerah adalah Suatu Hak, Wewenang, dan Kewajiban yang dimiliki oleh suatu Daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri, segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat-masyarakatnya, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Berikut ini ada beberapa Tokoh Ahli dalam mengemukakan, definisi dari Otonomi Daerah :

1. Benyamin Hoesein

Pemerintahan yang dilakukan oleh Rakyat serta untuk Rakyat, pada Daerah-daerah yang masih berhubungan didalam satu Negara, secara Informal yang berada diluar Pemerintahan Pusat.

2. Ateng Syarifudin

Kebebasan atau Kemandirian yang memiliki keterbatasan, karena merupakan sebuah pemberian sementara yang harus di pertanggung jawabkan.

Latar Belakang

Otonomi Daerah di Indonesia telah lahir, ketika Gejolak Sosial yang sangat masif pada tahun 1999. Karena pada saat sebelumnya krisis Ekonomi sedang melanda Indonesia pada tahun 1997, kemudian melahirkan gejolak Politik yang puncaknya, ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia.

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, timbul permasalahan-permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang telah banyak berkontribusi.

Kemudian dibuatlah wacana tentang Otonomi Daerah yang terbagi menjadi 2 bentuk secara Internal dan Eksternal, yaitu sebagai berikut ini :

A. Otonomi Internal

Otonomi Internal ini terjadi, karena munculnya berbagai tuntutan akibat buruknya sistem kerja Pemerintahan yang dilaksanakan secara Sentralistik.

Pada saat itu terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang besar, antara Pembangunan yang dilakukan pada kota-kota besar di Indonesia, akibatnya banyak sekali kasus-kasus kriminalitas dan kesusahan dalam penataan kota-kota di Daerah tersebut.

B. Otonomi Eksternal

Otonomi Eksternal ini terjadi, berdasarkan beberapa Referensi yang terlihat dari 2 aspek, yaitu Aspek Internal dan Aspek Eksternal.

1. Aspek Internal

Suatu kondisi karena adanya beberapa faktor permasalahan yang terjadi di dalam Indonesia, sehingga mendorong untuk menerapkan sistem Otonomi Daerah yang berada di Indonesia.

2. Aspek Eksternal

Suatu kondisi karena adanya beberapa faktor permasalahan yang terjadi dari luar Indonesia, sehingga mendorong dan mempercepat Implementasi untuk menerapkan sistem Otonomi Daerah yang berada di Indonesia.

Perinsip Otonomi Daerah

Dalam menterapkan sistem pelaksanaannya, terdapat 3 macam bentuk yang memiliki fungsi berbeda-beda, yaitu sebagai berikut ini :

1. Otonomi Tidak Terbatas

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Tidak Terbatas ini adalah Memberikan wewenang terhadap sebuah Daerah, untuk melakukan pengurusan dan pengaturan dalam pemerintahan yang mencakup seluruh bidang.

Akan tetapi masih terdapat batasan-batasan tertentu yang bukan merupakan urusan-urusannya, karena sudah melampaui bagian-bagian sistem pemerintahan Daerah, misalnya urusan Politik Luar Negeri dan urusan Keamanan Nasional.

2. Otonomi Nyata

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Nyata ini adalah Memberikan wewenang terhadap sebuah Daerah didasari oleh Kewajiban tugas yang sudah ditentukan. Hal ini diterapkan, agar Daerah yang diberi wewenang tersebut, dapat tumbuh berkembang.

3. Otonomi Tanggung Jawab

Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Tanggung Jawab ini adalah Memberikan wewenang terhadap suatu Daerah, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya.

Dasar Hukum

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah bukan hanya kemauan dari suatu Daerah atau Pemerintahan Pusat saja, tetapi sudah diatur dan disepakati dalam peraturan Undang-undang yang telah ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut ini :

  1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tentang Pemerintahan Daerah
  4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000, yaitu tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah
  5. Ketetapan MPR Ri Nomor XV/MPR 1998, yaitu tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2.

Asas Otonomi Daerah

Sistem Otonomi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dengan menggunakan Asas-asas yang telah diterapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Pembantuan

Pada ketentuan Asas Pembantuan ini, berdasarkan dengan Penugasan yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat ke Pemerintahan Daerah yang tingkatannya lebih rendah. Contohnya, yaitu Penugasan dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten atau Kota untuk melakukan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat, yang akan diterapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Tugas Pembantuan ini telah dibentuk dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang berisikan tentang Desa membantu dalam urusan Pemerintahan Pusat yang ditugaskan pada Pemerintahan Daerah.

Ada 2 hal yang terdapat dalam Tugas Pembantuan ini, yaitu Adanya isyarat antara Hubungan Atasan dan Bawahan. Atasan adalah Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah sebagai bawahannya, yang membantu Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam Negara.

2. Dekonsentrasi

Pada ketentuan Asas Dekonsentrasi ini adalah Memberikan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada bawahan mereka, yang berada di Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan tertentu, yang telah ditetapkan sebelumnya, biasa disebut dengan Wewenang Delegasi.

Pemerintah Daerah akan melaksanakan tugas dengan mengatas nama kan Pemerintah Pusat, dengan penyebaran wewenang akan diberikan pada Petugas yang telah ditunjuk, pada setiap Wilayah tertentu. Dan selanjutnya akan diberikan tugas Administratif atau Tata Usaha untuk berlangsungnya menyelenggarakan tugas Negara.

3. Desentralisasi

Pada ketentuan Asas Desntralisasi ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah, dalam mengurus urusan-urusannya sendiri. Desentralisasi ini telah terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 :

  • Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada daerah yang bersangkutan didalamnya.
  • Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang berbeda-beda.
  • Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menjalin hubungan, tidak boleh mengurangi hak-hak pada Rakyat.
  • Hal yang terdapat pada Daerah tidak boleh memprakasai dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan Otonomi, Pemerintah memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai. Berikut ini ada beberapa tujuan-tujuan dari pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat :

  • Memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kehidupan Masyrakat
  • Meningkatkan kehidupan berdemokrasi pada Masyarakat
  • Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat
  • Memberikan pembagian yang rata terhadap Wilayah atau Daerah di Indonesia
  • Memelihara hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
  • Meningkatkan peranan Masyarakat kepada Negara Indonesia

Demikianlah penjelasan mengenai tentang Otonomi Daerah beserta Latar Belakang, Prinsip, Fungsi, dan Tujuannya.

Semoga dapat bermanfaat dan menjadi suatu pengetahuan yang berguna untuk kita semua.

Baca Juga Artikel Lainnya :

Pasar Monopoli – Pengertian, Contoh, Ciri Ciri dan Karakteristik

Sistem Ekonomi Campuran

Ekonomi Mikro – Pengertian, Contoh, Perbedaan, Tujuan, Ruang Lingkup