Tugas MPR

Posted on

Tugas MPR – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara, sebelumnya merupakan lembaga tertinggi di dalam ketatanegaraan negara Indonesia. Bahkan kekuatan MPR melebihi kekuasaan seorang presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tugas MPR

Namun, setelah Reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang tinggi, yang wewenangnya setara dengan Presiden dan juga DPR. Dilansir dari web resmi MPR RI, bahwa MPR saat ini sudah menjadi lembaga negara yang kekuasaannya sama dengan lembaga yang lainnya.

Keanggotaan MPR diresmikan setelah adanya keputusan dari Presiden. Masa jabatan dari para anggota MPR ini yaitu selama lima tahun dan akan berakhir pada saat anggota MPR yang baru sudah mengambil sumpah atau janji.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri memiliki fungsi yang begitu penting di dalam mengubah dan menetapkan UUD. Selain itu, terdapat tugas MPR yang lainnya, yang diatur dalam PPU.

Wewenang Dan Tugas Anggota MPR

Sama halnya seperti berbagai lembaga kenegaraan yang lainnya, MPR tentunya mempunyai banyak sekali fungsi, tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan aktivitas operasional suatu Negara, baik itu dari segi legislatif dan atau segi eksekutif.

Akan tetapi, saat ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih banyak berperan di dalam fungsi Legislatif, yang mana tugasnya adalah mengawasi aktivitas dari Eksekutif, yang terdiri dari presiden beserta wakilnya dalam NKRI.

Berikut ini tugas dan wewenang dari Lembaga Negara MPR yang perlu kalian pahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan serta Mengubah Undang-Undang Dasar

Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa UUD atau yang kita kenal dengan UUD 45 dijadikan sebagai landasan Negara Republik Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Meskipun demikian, perubahan konstitusi terkadang diperlukan, hal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga perkembangan zaman serta perkembangan yang tersebar luas di lingkungan masyarakat.

Hal tersebut, tentunya sudah menjadi tugas serta wewenang dari para anggota MPR untuk melaksanakan proses perubahan serta penetapan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Melantik Presiden dan Wakilnya Sesuai Hasil Pemilu & Sidang Paripurna

Sebagai negara demokratis di bawah kepemimpinan Presiden, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu melaksanakan pengangkatan serta pelantikan Presiden dan wakilnya.

Tentunya, presiden dan wakil presiden sudah dinyatakan terpilih di arena pemilihan. Setelah itu, MPR akan melantik Presiden dan Wakilnya dalam sidang paripurna untuk melayani negara serta memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Baca Juga :
Tugas DPR
Tugas DPD
Prinsip Demokrasi Pancasila

3. Menghentikan Presiden dan Wakilnya Pada Jabatannya

Kewajiban dan wewenang lembaga MPR lainnya yaitu melepaskan kekuasaan Presiden dan Wakilnya dalam lembaga Eksekutif, baik itu salah satu ataupun keduanya, apabila terbukti sudah melakukan pelanggaran hukum, Kode Etik, dan masih banyak lagi.

Sebelumnya, MPR akan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus atau tindakan yang bersifat melanggar hukum, yang dilakukan oleh pimpinan negara yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang.

Jika dapat ditunjukkan bahwa eksekutif telah melakukan kesalahan dan pelanggaran, ini dapat digunakan sebagai referensi bagi MPR untuk memecat eksekutif, yaitu Presiden dan wakilnya.

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, Saat Presiden Mundur Dari Jabatannya

Dalam negara demokratis yang dipimpin oleh seorang Presiden, hal ini kadang-kadang sering terjadi ketika presiden mengundurkan diri.

Presiden umumnya mengundurkan diri dari jabatannya karena berbagai alasan, dari presiden yang sakit yang tidak dapat melindungi kebutuhan rakyat hingga presiden yang terjerat dalam suatu kasus atau skandal.

Jika Presiden turun dari jabatannya, MPR memiliki wewenang dan tugas untuk menunjuk dan melantik Wakil Presiden sebagai Presiden untuk mengisi kursi yang kosong.

5. Melantik Wakil Presiden yang Baru, Jika Jabatan Wakil Presiden Kosong

Apabila terdapat kekosongan pada posisi wakil presiden, maka MPR memiliki wewenang dan tugas untuk melantik wakil dari presiden yang baru. Hal ini dapat terjadi apabila wakil presiden berhenti atau diberhentikan dari kursi jabatannya.

MPR harus mengadakan sidang paripurna agar dapat memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang dicalonkan oleh Presiden. Hal ini dapat terjadi apabila ada posisi kosong sebagai Wakil Presiden selama jabatannya belum berakhir.

6. Melantik Presiden dan Wakilnya yang Baru, Jika Kedua Jabatan Tersebut Kosong

Bagaimana jika dua posisi kosong pada saat yang sama, yaitu posisi presiden dan wakilnya sebelum masa jabatannya berakhir?.

Apabila itu terjadi, maka MPR akan mengadakan sidang paripurna untuk memilih presiden baru dan wakilnya dari dua pasang kandidat yang diusulkan oleh koalisi partai politik.

Sebelum Presiden dan wakilnya dipilih dan ditunjuk oleh MPR, tugas-tugas Presiden akan dijalankan oleh beberapa menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri atau Menteri Pertahanan.

F.A.Q

Apa itu MPR dan kepanjangannya?

MPR atau kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang sederajat dengan Presiden dan DPR.

Fungsi dari MPR terdiri dari?

1. Berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan.
2. Berfungsi sebagai pemegang dari kekuasaan legislatif. 

Hak – hak yang dimiliki oleh anggota MPR adalah?

1. Memiliki hak untuk mengusulkan perubahan UUD.
2. Menetapkan sikap dan keputusan di dalam proses mengambil keputusan.
3. Memiliki hak untuk memilih serta dipilih.
4. Impunitas, artinya tidak dapat dituntut, terutama berdasarkan dengan pernyataan dan pendapat yang diberikan pada suatu pertemuan karena dianggap sah menurut hukum.

Itu dia penjelasan mengenai Tugas yang dimiliki MPR dalam pembahasan kali ini. Semoga menambah wawasan kalian, terimakasih