Tugas Komnas Ham

Posted on

Hallo sobat Rumus.co.id kali ini kami akan membahas materi tentang Tugas Komnas Ham berdasarkan bentuk dan pemantauannya – lengkap dengan pengertian, fungsi, dasar hukum dan tahapannya, supaya mudah dipahami.

Komnas Ham – adalah sebuah lembaga hukum yang sudah di dasari dalam undang – undang dengan penegakan yang sudah berlaku, sehingga komnas ham dapat menyelesaikan tugas – tugasnya dengan baik.

Langsug saja simak pembahasan di bawah ini…?

Komnas Ham Adalah

Tugas-Komnas-Ham

Komnas Ham adalah sebuah lembaga independen yang memiliki posisi setingkat dengan dalam lembaga negara lain dalam sebuah penelitian, yang dapat memberikan saran atau pengawasan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas Ham juga dikenal sebagai sebuah Komisi Nasional pada Hak Asasi Manusia dengan sebuah lembaga negara yang ada di Indonesia yang memiliki fungsi denga tugas yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dalam hal ini juga komnas ham memiliki beberapa bentuk untuk mendapatkan dari sebuah penghasilan yang layak dari berbagai jenis hak tenaga kerja.

Dasar dan Landasan hukum

Komnas HAM awalnya didirikan dari hasil keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 dengan keberadaan yang didasarkan pada undang-undang No. 39 tahun 1999.

Dan telah didefinisikan keberadaan dan fungsi pada keanggotaan dan dalam kekuasaan, yang memberikan wewenang yang berdasarkan UU No. 39 tahun 1999.

Berdasarkan Hukum Komnas untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang berat dan dapat melakukan penyelidikan dengan membentuk tim yang terdiri dari Komisi Hak Asasi Manusia pada masyarakat.

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2008 hal ini dapat menerima wewenang tambahan dalam memberikan pengawasan dari serangkaian untuk menilai kebijakan pemerintah pusat secara teratur atau dapat juga mengevaluasi ras dan etnis.

Baca Juga: Contoh Simpati Dan Empati

Tugas Komnas Ham

Komnas HAM memiliki tugas dalam bidang nasional dan internasional sebagai tugas yang dapat melakukan tugas nya dengan memberikan wewenang untuk mencapai tujuannya.

Tugas dalam bidang nasional.

  • UUD 1945 dan amandemennya.
  • Ketuk No. MPR XVII / MPR / 1998.
  • UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  • UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis.
  • UU No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
  • Hukum dan peraturan nasional lain yang relevan.

Tugas dalam bidang internasional.

  • Piagam PBB tahun 1945.
  • Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.
  • Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
  • Pakta internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.
  • Instrumen HAM internasional lainnya.

Baca Juga: 3 Tipe Budaya Politik

Tahapan menangani kasus-kasus HAM

Dari pembahsan singkat diatas maka kami juga akan menyampaikan beberapa tahapan dengan melalui beberapa fase dalam menangani kasus-kasus hak asasi manusia diantaranya adalah sebagai berikut.

Fase investigasi – adalah salah satu fase investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional yang berdasarkan dai hasil tim atau berdasarkan laporan masyarakat.

Maka fase ini juga dapat dilakukan oleh tim yang dapat dikembangkan lebih lanjut dai sebuah kasus yang akan diindikasi dari pelanggaran hak asasi manusia.

Fase investigasi – adalah salah satu fase yang dapat dilakukan oleh tim Jaksa Agung yang didasarkan pada hasil akhir dengan laporan investigasi yang sebelumnya.

Pada titik ini memiliki peristiwa dengan melanggar hak asasi manusia yang akan dikonfirmasi sampai penuntutan pidana.

Fase penegakan hukum – adalah bentuk pelanggaran yang terjadi berdasarkan bukti dan saksi yang tersedia dari proses penanganan yang berlanjut dengan penegakan hukum.

Fase penegakan ini dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah menyelesaikan bebeapa tahap dalam penegakan hukum pada pengadilan hak asasi manusia.

Fase yudisial – adalah salah satu yang harus dilakukan dengan tindakan karena dalam sebuah peradilan akan terdapat upaya keadilan yang dapat dilakukan sebagai prosedurnya.

Persidangan – adalah salah satu hak dari keputusan yang sudah dibuat setelah melakukan beberapa proses selesai dengan kasus-kasus yang sangat rumit.

Karena kasus pelanggaran ini belum sepenuhnya diselesaikan sebagai lembaga negara yang akan mengawasi negara Indonesia dari semua tantangan.

Sekian sobat yang dapat Rumus.co.id sampaikan pembahasan tentang Tugas Komnas Ham, semoga artikel yang kami sampaikan diatas dapat berguna dan bermanfaat, sekian dan terima kasih.

Artikel Lainnya: