Tugas DPD

Posted on

Tugas DPD – Pada tahun 2004, DPD RI disebut sebagai Utusan Daerah. DPD adalah sebuah lembaga tinggi negara yang ada di dalam Sistem konstitusi Indonesia, yang anggotanya merupakan perwakilan dari masing-masing provinsi yang dipilih menggunakan pemilihan umum.

Tugas DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) didirikan pada 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD pertama kali dilantik dan disumpah.

Gagasan tentang pentingnya perwakilan regional di parlemen pertama kali diperhitungkan dalam konstitusi pertama Indonesia, yaitu dalam UUD 1945, dengan konsep “utusan regional” di MPR, yang dikaitkan dengan “delegasi kelompok” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejarah pendirian DPD ini searah dengan adanya desakan demokrasi untuk melakukan keadilan terhadap masyarakat setempat dalam rangka memperluas dan juga meningkatkan antusiasme serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan daerah dan nasional.

MPR membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai badan perwakilan melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada bulan November 2001.

Fungsi Dan Tugas DPD

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas dan juga fungsi khusus yang sebelumnya sudah diatur di dalam UU, yang terbagi ke dalam tiga fungsi utama.

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22D UUD 1945 dan Kode Etik DPD RI, yang mana DPD sebagai badan legislatif tentunya memiliki fungsi legislatif, pertimbangan dan juga pengawasan.

Di bawah ini terdapat penjelasan dari masing-masing fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah, yaitu :

1. Fungsi Legislatif

Fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPD berarti menyerahkan dan juga mendiskusikan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bidang terkait yang menjadi kewenangan DPD adalah otonomi daerah, hubungan pusat dan juga daerah, pendidikan, Pemekaran, integrasi regional, pengelolaan SDA dan SDE, serta pertimbangan keuangan pusat dan juga daerah.

Tugas serta kewenangan yang dimiliki DPD berhubungan dengan fungsinya di dalam bidang legislatif, yaitu antara lain sebagai berikut :

  • Memberikan pengajuan tentang rancangan undang-undang (RUU) ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Mendiskusikan rancangan undang-undang (RUU) yang sudah diajukan tersebut dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga :
Lembaga Yudikatif
Lembaga Legislatif
Demokrasi Parlementer

2. Fungsi Pertimbangan

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah juga, mempunyai fungsi pertimbangan atau pengawasan yang mana fungsi tersebut berarti memberikan pertimbangan mengenai usulan-usulan tertentu terhadap lembaga DPR.

Pertimbangan yang disampaikan umumnya berupa sebuah Rancangan Undang – Undang (RUU) atau pertimbangan mengenai pemilihan dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tugas serta kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkaitan dengan fungsi di dalam bidang Pertimbangan ini, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Menyampaikan pertimbangan kepada Lembaga DPR sehubungan dengan Rancangan Undang – Undang (RUU).
  • Menyampaikan pertimbangan kepada Lembaga DPR saat melakukan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Fungsi Pengawasan

Lembaga DPD memiliki tugas dan juga fungsi dalam bidang pengawasan atau pengontrolan, yang artinya DPD berfungsi untuk memantau implementasi hukum.

Nah, nantinya hasil dari pengawasan tersebut akan diberikan pada Lembaga DPR sebagai bahan yang akan ditindaklanjuti. Dewan Perwakilan Daerah juga menerima hasil audit keuangan negara dari BPK.

Bidang pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang yang diawasi, terdiri dari :

  • Otonomi Daerah.
  • Hubungan pusat dan daerah.
  • Pendirian, Peningkatan dan Konsolidasi daerah.
  • Pengelolaan SDA dan SDE.
  • Keseimbangan keuangan pusat dan daerah.
  • Pelaksanaan APBN.
  • Sektor pajak.
  • Pendidikan dan juga Agama.

Tugas dan juga kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di dalam bidang pengawasan yaitu diantaranya adalah :

  • Pemantauan implementasi undang-undang serta menyerahkan hasil pemantauannya ke Lembaga DPR sebagai bahan pengujian yang perlu ditindaklanjuti.
  • Menerima hasil audit keuangan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga BPK.

Kewajiban yang Dimiliki Oleh DPD

Menurut pasal 233 UU No. 27 Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan bahwa di dalam melaksanakan tugas dan juga kewenangannya DPD RI memiliki suatu kewajiban, yaitu diantaranya adalah :

  1. Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila.
  2. Menjalankan UUD NRI Tahun 1945 serta mentaati peraturan yang ada di dalam perundang-undangan.
  3. Menjaga serta memelihara kerukunan nasional dan juga keutuhan NKRI.
  4. Mengikuti prinsip-prinsip demokrasi pada saat melaksanakan pemerintahan negara.
  5. Mengikuti aturan serta kode etik yang ada.
  6. Pertahankan etika dan norma yang berhubungan dengan bekerja dengan lembaga lain
  7. Mencatat sekaligus melacak aspirasi dan juga keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

F.A.Q

Apa tugas utama dari Lembaga DPD?

1. Menyetujui Program Legislatif Nasional (Prolegnas).
2. Menyusun dan juga mendiskusikan RUU.
3. Menerima hasil audit keuangan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga BPK.

Tujuan utama dibentuknya Lembaga DPD?

Tujuan utama pembentukan DPD adalah untuk mempertimbangkan berbagai upaya regional untuk membuat forum guna mengekspresikan kepentingan mereka dalam sistem konstitusi di Indonesia.

Hak apa saja yang dimiliki oleh DPD?

1. Hak untuk memberikan usulan serta pendapat
2. Hak untuk memilih dan juga dipilih
3. Memiliki Hak untuk membela diri
4. Memiliki Hak imunitas
5. Hak untuk bertanya

Nah itu dia, beberapa referensi mengenai tugas DPD menurut UU. Semoga ulasan kali ini membantu kalian untuk memahaminya. Terimakasih