Syarat Pendirian PT

Posted on

Syarat Pendirian PT – Indonesia dikatakan sebagai negara berkembang, hal inilah yang menyebabkan tidak pernah berhentinya peningkatan keterampilan dalam segala aspek, terutama di bidang bisnis dan juga ekonomi.

Syarat Pendirian PT

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis dari badan usaha yang dapat dijadikan sebagai pilihan oleh para pebisnis. Namun, terdapat salah satu bentuk unit bisnis yang terkenal serta menjadi pilihan dari para pebisnis, yaitu PT.

Namun, masih banyak dari para pebisnis yang belum mengetahui serta memahami persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.

Dalam kesempatan yang baik ini, Rumus.co.id akan memberikan informasi penting mengenai panduan untuk mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas) bagi para pemula. Yuk simak pembahasannya….

Definisi Perseroan Terbatas (PT)

PT atau Perseroan Terbatas merupakan salah satu jenis unit bisnis yang dilindungi oleh Undang-Undang serta yang modalnya terdiri dari saham. Seseorang dianggap sebagai pemilik PT jika ia memiliki bagian dari jumlah saham yang diinvestasikan.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, PT adalah unit bisnis dalam bentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan perjanjian dan kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan modal dasar, yang sepenuhnya dibagi menjadi saham atau disebut sebagai aliansi modal.

Syarat Pendirian PT

Dalam 2 tahun terakhir ini, banyak perubahan telah dilakukan terhadap prosedur serta persyaratan yang digunakan untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas), terutama yang berkaitan dengan izin usaha.

Perubahan signifikan dalam prosedur serta persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas dimulai dengan adanya Online Single Submission (OSS) pada tahun 2018.

Sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali para usahawan yang tidak mengetahui dan memahami perubahan yang terjadi serta berdampak terhadap proses dari pendirian suatu perusahaan.

Persyaratan Pendirian PT Terbaru

Dibawah ini terdapat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendirikan PT di tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

  • Scan atau Copy E-KTP, KK, serta NPWP sesuai dengan format terbaru yang diberikan oleh pengurus perusahaan (direktur dan juga komisaris).
  • Scan atau Copy E-KTP, KK, dan juga NPWP sesuai dengan format terbaru yang diberikan oleh pemegang saham.
  • Foto Copy PBB serta bukti pembayaran PBB pada tahun terakhir sesuai dengan domisili dari perusahaan yang akan didirikan.
  • Foto Copy Surat Perjanjian / Sewa Kantor / bukti terhadap kepemilikan dari tempat usaha.
  • SuKet Alamat atau Domisili dari pengelola Ruko atau Kantor.
  • Sertakan Foto Gedung Kantor atau Ruko dari tampak dalam dan juga luar.
  • Kantor tersebut harus berlokasi di Kantor Zonasi / Zonasi Komersial / Zonasi Campuran.

Baca Juga :
Perbedaan CV dan PT
Jenis – Jenis Badan Usaha
Contoh Firma

Prosedur – Prosedur Pendirian PT

Berikut ini merupakan prosedur – prosedur dalam pendirian Perseroan Terbatas, yaitu diantaranya adalah :

1. Pengecekan Nama oleh Notaris

Pada Tahap yang pertama ini, pebisnis harus menyiapkan beberapa pilihan nama perusahaan yang nantinya akan dicek oleh seorang Notaris.

Dalam proses ini Notaris akan mengkonfirmasikan salah satu atau lebih dari nama yang diajukan untuk digunakan pada PT yang akan pebisnis dirikan.

Nama – nama yang akan diajukan haruslah sesuai dengan panduan dari pemilihan nama Perseroan Terbata. Misalnya seperti :

  • PT. DAMAI SEJAHTERA
  • PT. SUKSES ABADI
  • PT. JAYA BERSAMA

2. Pembuatan Akta

Setelah salah satu dari Nama PT yang diajukan dinyatakan dapat digunakan.Maka, Notaris akan membuat sebuah draft Akta sesuai dengan nama PT yang telah disetujui.

Umumnya, pebisnis akan memperoleh draft awal yang nantinya akan direvisi terlebih dahulu sebelum berlanjut ke proses TT Akta di depan Notaris.

3. Penandatanganan Akta di depan Notaris

Setelah draft dari akta yang diberikan sudah direvisi, maka Akta tersebut akan langsung ditandatangani oleh pemegang saham perusahaan di depan para Notaris. Oleh sebab itu, para pemilik saham diharuskan untuk hadir guna menandatangani Akta.

Jika tahap ini sudah selesai, maka Notaris akan memberikan Salinan Akta dan akan mendaftarkan akta tersebut pada Kemenkumham guna memperoleh SuKep dari Kemenkumham untuk meratifikasi dokumen yang saat ini terdaftar bersama dengan no NPWP di KPP.

4. NPWP dan SKT Perusahaan

Jika NPWP Perusahaan telah terdaftar, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak serta Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan syarat bahwa dokumen harus dilengkapi terlebih dahulu.

Umumnya, KPP akan melaksanakan pengecekan terhadap data penanggung jawab NPWP Perusahaan untuk memastikan apakah sudah benar atau belum, apakah sesuai dengan format NPWP terbaru serta tidak ada tunggakan pajak.

5. Pendaftaran NIB

Nomor Induk Berusaha atau NIB diartikan sebagai nomor pengenal bagi seorang pebisnis. Nomor ini umumnya berfungsi untuk menggantikan TDP serta API, Akses Kepabeanan dan RPTKA apabila dibutuhkan oleh pebisnis.

Untuk mendaftarkan NIB umumnya dilakukan melalui sebuah sistem OSS (Online Single Submission). Sedangkan, pengajuan API tidak diharuskan sehingga hanya akan diajukan jika diperlukan.

Jika pendaftaran API tidak segera dilakukan, API juga dapat didaftarkan setelah NIB dikeluarkan apabila operator bisnis memerlukan persetujuan. Umumnya, pemilihan bisnis di NIB dilakukan dengan cara memilih area bisnis yang sesuai dengan KBLI.

6. Mengajukan Izin Usaha Serta Izin Komersial

Hal ini sama dengan NIB. Izin usaha akan dikeluarkan setelah NIB selesai dan diterbitkan. Surat Izin usaha ini dimaksudkan untuk menggantikan SIUP, yang sebelumnya wajib untuk perusahaan.

Izin usaha ini harus terlebih dahulu diterapkan sebelum mengajukan permohonan persetujuan komersial. Izin komersial memainkan peran bagi operator ekonomi atau unit bisnis yang memerlukan izin khusus untuk beroperasi.

F.A.Q

PT menurut UU No. 40 Tahun 2007?

Perseroan Terbatas adalah unit bisnis dalam bentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan perjanjian dan kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan modal dasar, yang sepenuhnya dibagi menjadi saham atau disebut sebagai aliansi modal.

Mengapa PT disebut sebagai Badan Hukum?

Karena PT didirikan atas dasar perjanjian untuk melakukan bisnis dengan modal dasar yang sepenuhnya dibagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan hukum serta ketentuan pelaksanaannya.

Bagaimana langkah-langkah mengajukan Syarat Pendirian PT?

1. Datang ke kantor notaris untuk membuat akta pendirian PT.
2. Membawa akta pendirian PT tersebut bersama dengan surat pengantar dari notaris yang berkaitan pada Menteri Kehakiman untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah mendapat persetujuan, bawa dokumen tersebut ke kantor pendaftaran pengadilan distrik, yang sesuai dengan lokasi PT yang akan didaftarkan.
4. Bawa akta pendirian PT bersama dengan dua keputusan persetujuan ke percetakan negara.

Sekian penjelasan mengenai mekanisme Syarat Pendirian PT yang wajib untuk diketahui dan dipahami oleh para calon pebisnis, terutama yang hendak terjun dalam BUMS berbentuk PT.