Perjanjian Renville

Posted on

Perjanjian Renville – Renville Agreement adalah sebuah perundingan yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 1948, dimana perjanjian ini merupakan bentuk negosiasi yang terjadi antara pihak Indonesia dengan Belanda yang diusulkan oleh Dewan PPB dan juga KTN (Komisi tiga negara).

Negosiasi sekaligus penandatanganan dari Perjanjian Renville ini dilakukan diatas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut AS yang disebut dengan USS Renville.

Perjanjian Renville

Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Renville

Perjanjian Renville dimotivasi oleh situasi yang semakin memburuk setelah Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan kemudian menyelesaikan agresi militer pertama mereka di Indonesia.

Agresi militer Belanda terhadap Indonesia mendapat pertentangan oleh dunia luar, termasuk Amerika Serikat dan juga Inggris, yang secara efektif adalah sekutu dari Belanda.

Oleh karena itu, Australia dan juga India menyarankan untuk membahas situasi yang terjadi di Indonesia pada pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB meminta pihak Belanda dan juga Indonesia untuk menandatangani gencatan senjata beberapa hari setelahnya.

Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1947, kedua belah pihak mengumumkan gencatan senjata, yang juga berarti sebagai akhir dari serangan militer Belanda yang pertama.

Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk komisi yang dikenal sebagai KTN atau Komisi Tiga Negara, yang beranggotakan Australia (Richard Kirby), Belgia (Paul van Zeeland) serta Amerika Serikat (Frank Graham).

KTN diminta untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Untuk mendapatkan perdamaian dari kedua pihak, KTN mengusulkan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan negosiasi.

Sampai terlaksanalah negosiasi yang diadakan diatas kapal perang Renville, yang mengarah kepada Perjanjian Renville.

Baca Juga : Isi Perjanjian Saragosa

Tokoh Yang Terlibat Renville Agreement

Terdapat beberapa Tokoh yang terlibat didalam Renville Agreement yang berasal dari semua pihak yang ikut serta didalam perundingan tersebut, diantaranya adalah :

1. Perwakilan Delegasi Indonesia

  • Dipimpin oleh : Amir Syarifudin Harahap
  • Anggota lainnya :  Ali Sastroamijoyo, Dr. Coa Tik Len, Haji Agus Salim, Dr. Johannes Leimena dan juga Nasrun.

2. Perwakilan Delegasi Belanda

  • Dipimpin oleh : R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo
  • Anggota lainnya : Dr. P. J. Koest, Mr. van Vredenburg, dan juga Mr. Dr. Chr. Soumokil.

3. Pihak Moderator/Penengah Dari PBB

  • Diketuai oleh : Frank Porter Graham
  • Anggota lainnya : Richard Kirby dan juga Paul van Zeeland.

Dampak Dari Adanya Perjanjian Renville

Setelah terlaksananya perjanjian tersebut, bukan berarti Indonesia bisa hidup tenang, karena terdapat beberapa dampak yang dirasakan bagi pemerintahan Indonesia, diantaranya adalah :

  1. Batasan wilayah Republik Indonesia semakin sempit karena sebagian wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Belanda.
  2. Dengan munculnya sebuah reaksi kekerasan, hal ini menyebabkan pemerintahan Amir Syarifuddin, itu berakhir karena dianggap sebagai penjualan negara terhadap Belanda.
  3. Adanya pembatasan perekonomian Indonesia secara katat yang dilakukan oleh pihak Belanda.
  4. Republik Indonesia harus memaksa pasukan militernya untuk menarik diri dari perang gerilya untuk memasuki wilayah Republik Indonesia.
  5. Untuk memecah belah Republik Indonesia, pihak Belanda mendirikan sebuah negara boneka, yang termasuk kedalam daftar negara boneka antara lain Kalimantan bagian barat, Madura, Sumatra bagian timur, serta Jawa bagian timur.

Baca Juga : Isi Perjanjian Renville Beserta Tokoh, Dampak dan Latar Belakang

Isi Dari Perjanjian Renville

Dari pelaksnaan perjanjian tersebut menghasilkan 8 poin penting yang perlu kalian ketahui, yaitu diantaranya adalah :

  • Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda hanya mencakup wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Sumatra.
  • Adanya kesepakatan pembatasan wilayah antara Republik Indonesia dengan pendudukan Belanda.
  • Republik Indonesia harus menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
  • Belanda tetap berdaulat hingga Republik Indonesia Serikat didirikan.
  • Republik Amerika Serikat setara dengan Uni Indonesia-Belanda.
  • Belanda bisa menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah transisi sebelum Republik Indonesia Serikat dibentuk.
  • Pemilihan umum akan diadakan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun kedepan dalam komposisi anggota Republik Indonesia Serikat.
  • Pasukan Indonesia yang masih berada di wilayah kekuasaan Belanda harus pindah ke wilayah Republik Indonesia.

Baca Juga : Demokrasi Liberal : Pengertian, Ciri-Ciri, dan Latar Belakang

F.A.Q

Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Renville?

Renville Agreement adalah sebuah perundingan yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 1948, dimana perjanjian ini merupakan bentuk negosiasi yang terjadi antara pihak Indonesia dengan Belanda.

Apa penyebab dari diadakannya Perjanjian Renville?

Alasan terjadinya Perjanjian RENVILLE adalah bahwa perjanjian Linggarjati tidak lagi disetujui oleh kedua belah pihak, hal inilah yang menyebabkan situasi semakin panas, terutama setelah pecahnya agresi militer Belanda yang pertama.

Kapan dan dimana Perjanjian Renville dilaksanakan?

Perjanjian Renville dilakukan di tempat netral di atas kapal USS Renville Amerika Serikat, yang sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tanggal dari pelaksanaan perjanjian tersebut dimulai dari tanggal 8 Desember 1947.

Demikianlah pembahasan dari artikel kali ini, semoga membantu dan menambah wawasan baru bagi kita semua.