Rumus.co.id – Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum hess. Pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang menarik yaitu kebijakan fiskal mulai dari pengertian, tujuan dan contoh. Simak penjelasan berikut ini.

Daftar Isi :

Pengertian Kebijakan Fiskal

Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara sabagai bentuk pencapaian tujuan yang di harapkan. Misalnya mengurangi jumlah pengangguran atau pun menciptakan pertumbuhan ekonomi sebagai terget. Instrument utama dalam kebijakan ini adalah pengeluaran pemerintah dan pajak.

Kebijakan fiskal bisa di katakana sama dengan kebijakan meneter. Karena sama-sama mengatur jumlah uang negara yang beredar, yang membedakan adalah kebijakan fiskal lebih menekan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Suatu kebijakan pemerintah dalam mendapatkan dana-dana untuk kebijaksanaan yang di ambil pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Kebijakan fiskal berperan dalam penerimaan atau pengeluaran negara.

Dalam kebijakan pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara, misalnya APBN. Kebijakan fiskal mempunyai dua aspek :

Aspek Kuantitatif adalah berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik atau dibelanjakan,
Aspek Kualitatif adalah jenis – jenis pajak, pembayaran misalnya pembayaran dan subsidi.

Ada beberapa kebijakan yang di ambil pemerintah terkait dengan kebijakan misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan diskal, kebijakan meneter, kebijakan deficit, dan kebijakan surplus. Berikut ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai kebijakan fiskal.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen yang menjadi ciri kahsnya. Berikut ini adalah instrumen kebijakan fiskal antara lain :

1. Anggaran belanja seimbang

Instrument kebijakan fiskal yang pertama adalah anggaran belanja seimbang. Hal ini menggunakan perpaduan antara anggaran deficit dan anggaran surplus, ialah memadukan konsep perngeluran yang banyak dari pada pemasukan. Begitu pula menggunakan konsep pemadukan lebih banyak dari pada pengeluran. Anggaran semilbang menjadi salah satu perantara antara pengeluran anggaran sesuai dengan waktu dan situasi.

2. Pembiayaan fungsional

Instrument kebijakan fiskal yang kedua adalah pembiayaan fungsional. Pembayaan fungsional akan berfokus pada penyesuai an anggaran negara dengan menentukan biaya dan anggaran pemerintah. Tugas penting pembiayaan fungsional adalah menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Kebijakan ini dipelopori atau dicetuskan oleh A.P Liner.

3. Anggaran defisit atau Kebijakan fiskal ekspansif

Instrument anggaran deficit atau kebijakan fiskal ekspansi adalah instrument yang ke tiga. Kebijakan ini bertujuan untuk memeberikan stimulus pada sebuah perekonomian dengan cara mengupayakan untuk membuat pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunana lebih besar daripada pemasukan yang ada selama kurun waktu tertentu.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Berikut ini adalah beberapa tujuan kebijakan fiskal antara lain:

Menciptakan stabilitas perekonomian
Menciptakan lapangan pekerjaan
Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan
Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran
Mempertahankan stabilitas harga
Memacu pertumbuhan ekonomi negara
Mendorong lajunnya investas
Untuk mewujudkan keadilan sosial

Contoh kebijakan fiskal

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan fiskal dalam negara antara lain:

Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak)
Melakukan penghematan pengeluaran negara
Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak
Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah

Kebijakan Yang Pernah Di ambil Pemerintah Indonesia

Kebijakan fiskal tahun 1999-2000

Menciptakan rangsangan fiskal
Memperkuat dan memperketat basis penerimaan anggaran
Mendukung dan berkontribusi aktif dalam program rekapitalisasi perbankan
Mempertahankan dan tetap beracuan pada prinsip pembiayaan defisit.

Kebijakan fiskal tahun 2002

Memperjuangkan volume dan rasio dana dan anggaran yyang diberikan oleh PBD.
Rasio atau intensitas hutang pemerintah bisa diminimalisir.