Demokrasi Parlementer

Posted on
Demokrasi Parlementer

Demokrasi Parlementer – Sistem Pemerintahan yang dianut oleh negara yang berdaulat akan selalu berubah-ubah, karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa sistem kebudayaan yang menjadi ideologi dari setiap warga negaranya.

Didunia ini terdapat beberapa jenis sistem pemerintahan, yaitu salah satunya adalah Demokrasi Parlementer atau Sistem Pemerintahan Parlementer. Apa itu Demokrasi Parlementer? Apa ciri-ciri Demokrasi Parlementer? Untuk mengetahui itu semua, yuk simak pembahasan dibawah ini.

Apa itu Demokrasi Parlementer?

Demokrasi Parlementer merupakan sebuah sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggungjawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya.

Didalam upaya untuk menjalankan tugas-tugasnya sistem pemerintahan ini melakukan hubungan kerjasama baik itu didalam negeri ataupun di luar negeri.

Dalam artian lain, Sistem Parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, hanya saja sistem ini melakukan pemelihan pada saat terjadinya pemilu legislatif.

Baca Juga : Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Parlementer Menurut Para Ahli

Selain pengertian secara umum, dibawah ini terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, pengertian Demokrasi Parlementer antar lain sebagai berikut :

1. Schumpeter’s

Menurut Schumpeter’s, Demokrasi Parlementer yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Institusi dalam upaya untuk mencapai hasil keputusan dalam mengambil kebijakan dan memberikan peran yang lebih tinggi kepada Legistatif, serta membelakangi peranannya dari lembaga lain dalam tugas kenegaraannya.

2. Raymond Williams

Menurut Raymond Williams, Demokrasi parlementer yaitu sebuah sistemasiasasi yang dihasilakan oleh tokoh-tokoh politik melalui beberapa rangkaian pemilihan umum yang dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya mencari seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas kengaraan di dalam ataupun luar negri.

3. Kaare Strom

Menurut Kaare Strom, Demokrasi Parlementer yaitu pengorganisasian dalam sebuah lembaga negara yang berbeda didalam pengambilan keputusan dengan cara deligesi (keterwakilan) yaitu salah satunya tanpa melibatkan peranan lembaga lain yang berusaha untuk menjaga keterbukaan.

Baca Juga : 5 Rumusan Pancasila dalam Naskah Piagam Jakarta

Ciri – Ciri Demokrasi Parlementer

Secara umum, sistem pemerintahan ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan sistem pemerintahan lainnya, yaitu sebagai berikut :

  • Kepala Pemerintahan diambil alih oleh Perdana Menteri, sedangkan yang menjadi Kepala Negara adalah seorang Presiden atau Raja.
  • Kekuasaan Eksekutif yang diberikan oleh Presiden ditentukan oleh Lembaga Legislatif. Sedangkan, Raja harus diseleksi berdasarkan dengan undang-undang.
  • Seorang Perdana Menteri mmepunyai hak proregatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri yang menjadi pemimpin di Departemen dan Non-Departemen.
  • Para menteri hanya akan melakukan tanggungjawabnya kepada kekuasaan Legislatif.
  • Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Eksekutif bisa dijatuhkan oleh lembaga Legislatif.
  • Lembaga Legislatif memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga Eksekutif.
  • Terbentuknya beberapa kabinet yang terdiri dari anggota Menteri dan Perdana Menteri berdasarkan dengan kekuatan yang terdapat pada parlemen.
  • Secara umum, partai politik yang memiliki kekuasaan paling besar akan memiliki peluang besar untuk menjadi Perdana Menteri.
  • Masa jabatan kabinet tidak ditentukan, meskipun mempunyai masa jabatan dalam kurun waktu tertentu atau sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh mosi.
  • Kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Legislatif.

Negara Yang Menganut Sistem Demokrasi Parlementer

Selain Indonesia masih banyak lagi negara negara yang menganut Sistem Demokrasi ini, yaitu sebagai berikut :

  1. Pada Benua Afrika terdapat beberapa negara yang menganut sistem ini seperti Bostwana, Ethiopia, Libya, Mauritius, Afrika Selatan, dan juga Tunisia.
  2. Sedangkan di Benua Amerika terdapat beberapa negara yang menganut sistem ini yaitu Antiqua and Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Kanada, Dominika, Grenada, dan lain sebagainya.
  3. Kemudian di Benua Asia terdapat beberapa negara yang menganut sistem ini yaitu Bangladesh, Bhutan, Kamboja, India, Iraq, Israel, Japan, Kuwait, kyrgyszatan, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapura, Thailand dan lain sebagainya.
  4. Di Benua Eropa terdapat negara yang menganut sistem ini yaitu Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, dan lain sebagainya.
  5. Sedangkan di perairan samudera Pasifik terdapat negara yang menganut sistem ini yaitu Australia, Selandia baru, Papua New Guinea, Samoa, dan lain sebagainya.

Baca Juga : Demokrasi Liberal

Kelebihan Dan Juga Kekurangan Demokrasi Parlementer

Didalam menganut sistem pemerintahan parlementer ini sangat dipuji, sebab tanggapan serta kefleksibilitasannya kepada masyarakat dinilai lebih baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan Presidensial.

Hanya saja, sistem pemerintahan yang dimiliki oleh Demokrasi Parlementer ini masih sering kurang stabil. Tidak hanya itu saja, dibawah ini terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Tanggung jawab yang diberikan atas pembuatan dan pelaksanaan dari kebijakan rakyat sudah tertera secara jelas.
  • Penentuan keputusan jauh lebih singkat, hal ini disebabkan karena keputusan diambil oleh parlemen yang memiliki anggota banyak.
  • Penyesuaian pendapat yang terjadi antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif akan menghasilkan kebijakan yang begitu cepat untuk diputuskan. Hal tersebut disebabkan karena kedua lembaga tersebut masih berasal dari satu partai.
  • Adanya pengawasan yang sangat ketat dari Parlemen akan menyebabkan kabinet harus lebih berhati-hati didalam menjalankan sistem pemerintahannya.

2. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Kekuasaan dari Lembaga Eksekutif atau sebuah kabinet sangat bergantung kepada mayoritas dari dukungan parlementer sehingga sewaktu-waktu lembaga ini dapat dijatuhkan oleh parlemen.
  • Kekuasaan yang dimiliki oleh Lembaga Eksekutif tidak dapat ditentukan sampai kapan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar dengan sendirinya.
  • Sebuah Parlemen dapat dikendalikan oleh anggota Kabinet apabila, anggota Kabinet tersebut berasal dari anggota Parlemen serta berasal dari partai yang sama atau sebuah partai mayoritas.
  • Parlemen merupakan sebuah tempat untuk membentuk pemimpin yang akan menjadi penerus dari kekuasaan Eksekutif. Pemimpin yang mempunyai pengalaman lebih banyak akan sangat mudah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai aspek pada saat menjadi kepala pemerintahan.

Baca Juga : 5 Rumusan Dasar Negara Ir Suekarno, M Yamin, Suepomo

Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Parlementer?

Demokrasi Parlementer merupakan sebuah Sistem Pemerintahan Negara yang dijalankan dengan menggunakan kebijakan seorang parlemen yang lebih tinggi daripada tugas seorang Presiden.

Apakah Demokrasi Parlementer dan Liberal merupakan sebuah sistem pemerintahan yang sama?

Iya, sebab Demokrasi Parlementer, atau biasa dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal merupakan sebuah sistem kabinet parlementer yang sama.

Dewan apa saja yang termasuk kedalam Parlemen di Indonesia?

Parlemen yang ada di Indonesia meliputi dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD.

Demikianlah pembahasan dari artikel kali ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca dan menambah wawasan baru bagi kita semua.