APBN Adalah

Posted on

APBN Adalah – Secara umum, setiap pemerintah baik pusat ataupun daerah di dalam melaksanakan urusan keuangannya, mereka selalu berupaya untuk bisa mencapai tujuannya serta agar terhindar dari berbagai macam kesalahan.

APBN Adalah

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah memerlukan kebijakan untuk mengelola keuangan mereka. Untuk mencapai tujuannya seperti yang diharapkan, peraturan tentang pendapatan dan pengeluaran dana pemerintah diperlukan.

Di dalam pembahasan pada kesempatan kali ini, Rumus.co.id akan memberikan pembahasan mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta dengan hal-hal yang ada dibawah ini.

Definisi APBN Adalah?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN, adalah anggaran tahunan pemerintah dalam suatu negara yang mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Pada dasarnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berisikan daftar pendapatan serta rencana pengeluaran pemerintah yang sistematis dan juga terperinci untuk satu tahun fiskal yaitu dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Persiapan tahunan, perubahan anggaran negara dan pertanggungjawaban anggaran negara tentunya sudah diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Berikut ini yang dimaksud dengan APBN berdasarkan dengan UU yaitu :

  • Pasal 1, Ayat 7, berisikan rencana anggaran tahunan pemerintah yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Pasal 11, Ayat 2, Berisikan tentang Keuangan Negara yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pengeluaran.
  • Berlangsung selama satu tahun, di mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember (Pasal 4).
  • Ditetapkan dengan Undang – Undang setiap tahunnya (Pasal 11 Ayat 1).
  • Pasal 3, Ayat 4, Memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pemantauan, alokasi, distribusi serta stabilisasi.

Fungsi Dari APBN

Rencana keuangan sering ditafsirkan sebagai alat untuk akuntabilitas, manajemen serta kebijakan ekonomi. Sebagai kebijakan ekonomi, rencana keuangan memiliki fungsi mewujudkan pertumbuhan dan juga stabilitas ekonomi serta distribusi pendapatan untuk mencapai tujuan negara.

Maka dari itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

  • Authorization Function, merupakan salah satu fungsi yang menjadi dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang terlibat.
  • Planning Function, merupakan salah satu fungsi yang berarti bahwa rencana keuangan negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan aktivitas terhadap tahun yang bersangkutan.
  • Oversight Function, berarti bahwa rencana keuangan negara berfungsi sebagai pedoman yang digunakan untuk menilai, apakah kegiatan pelaksanaan pemerintahan negara sudah sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan atau tidak.
  • Allocation Function, berarti bahwa rencana keuangan negara harus ditujukan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi serta efektivitas ekonomi.
  • Distribution Function, berarti bahwa kebijakan dari rencana negara mesti memperhatikan rasa keadilan dan juga kepatutan.
  • Stabilization Function, berarti bahwa rencana keuangan pemerintah berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan mengusahakan keseimbangan fondasi ekonomi.

Baca Juga :
Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri-Ciri, Latar Belakang, dan Tujuan
Kebijakan Fiskal – Pengertian, Instrumen, Tujuan, Contoh
Tugas DPR

Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pada dasarnya, penciptaan anggaran negara berfungsi sebagai pedoman untuk pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam memenuhi tugas-tugas pemerintah untuk mengembangkan kegiatan produksi, menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya.

Selain itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini memiliki tujuan lain, yaitu sebagai berikut :

  1. Mengembangkan transparansi serta pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.
  2. Meningkatkan koordinasi antar bagian di dalam lingkungan pemerintahan.
  3. Membantu para pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan fiskal.
  4. Memungkinkan pemerintah untuk memprioritaskan belanja negara.
  5. Untuk membantu pemerintah menciptakan efisiensi serta keadilan di dalam memberikan barang dan juga jasa melalui proses pemrioritasan.

Prinsip Penyusunan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara umumnya disusun dengan cara memperhatikan beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunannya, yaitu diantaranya adalah :

1. Prinsip Anggaran Berimbang

Anggaran yang seimbang ini merupakan salah satu prinsip yang mana antara sisi penerimaan dengan sisi pengeluaran sama, defisit anggaran tidak ditutup dengan mencetak uang baru, tetapi oleh pinjaman luar negeri.

2. Prinsip Dinamis

Dalam prinsip ini, umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

  • Anggaran Dinamis Absolut, sering ditafsirkan sebagai peningkatan tabungan negara dari tahun ke tahun sehingga sumber daya negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
  • Anggaran Dinamis Relatif, sering diartikan sebagai penurunan persentase terhadap ketergantungan finansial pada pinjaman luar negeri.

3. Prinsip Fungsional

Prinsip yang satu ini sering diartikan sebagai pinjaman luar negeri yang hanya digunakan untuk membiayai pembangunan dan bukan untuk membiayai biaya pengeluaran rutin.

Semakin dinamis anggaran dalam definisi relatif, maka akan semakin baik pula tingkat fungsional untuk pinjaman luar negeri.

F.A.Q

Apa itu APBN?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN, adalah anggaran tahunan pemerintah dalam suatu negara yang mendapatkan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Landasan Hukum dari APBN yaitu?

1. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1, yang didalamnya membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditentukan setiap tahunnya.
2. UU No. 17 Tahun 2003 yang membahas mengenai Keuangan Negara.

Asa-asas dari penyusunan APBN yaitu?

1. Kemandirian, hal ini berarti bahwa pembiayaan negara didasari atas kemampuan yang dimiliki oleh negara.
2. Penghematan atau pengembangan efisiensi serta produktivitas.
3. Peningkatan prioritas pembangunan, hal ini berarti APBN musti memprioritaskan pembiayaan yang lebih menguntungkan.

Sekian beberapa informasi mengenai APBN yang disampaikan oleh Rumus.co.id dalam ulasan kali ini, semoga bermanfaat. Terimakasih